Siwo Seluruh Indonesia Desak Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 Direvisi

Menurut Prof Benny dan Ahyar, ada sejumlah norma-norma yang dianggap bermasalah lantaran tidak selaras dengan dengan payung hukum yang lebih tinggi sehingga hal ini dianggap melanggar asas hukum lex superior derogat legi inferior, melanggar asas hierarchy atau concordansi. 

Norma-norma yang dianggap bermasalah dengan norma-norma regulasi yang lebih tinggi, yaitu  Pasal 10 ayat (2) Permenpora 14 tahun 2024 Tentang kongres/musyawarah organisasi olah raga harus mendapat  rekomendasi Kementerian. 

“Selama ini yang sudah berjalan dan tidak pernah ada kendala, bahwa  kongres/musyawarah organisasi cabang Olahraga yang memberikan rekomendasi adalah KONI. Sebab, KONI dibentuk dan disepakati oleh cabang olahraga itu sendiri, pasal 37 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2022). 

Karena itu, Pasal 10 ayat (2) Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 ini tidak selaras dengan asas independensi dan merupakan bentuk intervensi dari pemerintah terhadap teknis pengelolaan Organisasi Olahraga yang melanggar UU nomor 11 tahun 2022 pasal 37 ayat (3) jo PP nomor 46 tahun 2024 pasal 73 ayat (3) dan Olympic Charter, prinsip dasar ke-5 dan ke-7 serta chapter 16 verse 1.5.